Serigalatimur.my.id – Lampung Tengah- Kabupaten Lampung Tengah diguncang operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (8/12/2025). Empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat diamankan dalam serangkaian penggerebekan terkoordinir di Jakarta dan Kota Metro.
Mereka diduga meminta sejumlah uang dari Bupati Lampung Tengah, agar proses pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2026 dapat disahkan.
Operasi yang berlangsung masih ditutup rapat oleh penyidik KPK. Namun, sumber yang enggan disebutkan namanya membenarkan aksi tersebut dan mengungkapkan motifnya. “Betul ada OTT KPK. Penangkapan ini terkait dugaan suap dalam pengesahan RPJMD 2026,” ujar sumber tersebut kepada media. Selasa 9/12/2025.
Menurut informasi yang beredar, keempat anggota dewan yang berasal dari tiga fraksi itu diduga meminta sejumlah uang kepada Bupati Lampung Tengah sebagai “imbalan” agar bersedia menandatangani dan mengesahkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang penting tersebut.
Adapun keempat anggota dewan yang diamankan S dari Fraksi Golkar, ditangkap di sebuah kamar hotel di Jakarta. SA dari Fraksi Gerindra juga diamankan di lokasi yang sama di Jakarta. PH dari Fraksi PKB, turut ditangkap dalam penggerebekan di Jakarta. Sedangkan RHS dari Fraksi PKB, diamankan di wilayah Kota Metro.
Koordinatoritas penangkapan di dua kota berbeda ini mengindikasikan bahwa KPK telah melakukan penyelidikan mendalam, dan mengumpulkan bukti yang kuat sebelum melakukan aksi.
Hingga berita ini diturunkan, baik pihak KPK, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Gerindra, maupun Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah belum memberikan pernyataan resmi, terkait penangkapan dramatis ini. Keheningan ini semakin memicu spekulasi dan kegelisahan di kalangan politik lokal.
Kejadian ini diperkirakan akan menimbulkan gejolak politik signifikan di Lampung Tengah. Pengesahan RPJMD yang merupakan peta jalan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan kini terancam mandek, sementara kursi dewan yang ditinggalkan keempat tersangka akan menciptakan kekosongan yang berpengaruh pada dinamika legislatif.
Masyarakat pun menunggu konferensi pers resmi dari KPK untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif atas kasus yang kembali menguak praktik suap-menyuap di ranah perencanaan anggaran daerah ini.(**)